Pemkab Karawang Geratiskan Pajak Sawah Kepada Petani

MURIANEWS, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mulai tahun ini menggeratiskan pajak persawahan. Pajak geratis itu hanya untuk para petani, sementara untuk korporasi masih diwajibkan untuk membayar.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Perbup nomor 12 tahun 2022 tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bangunan pedesaan (PBB-P2) bagi objek sawah.

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan objek pajak sawah yang di gratiskan merupakan sawah milik petani Karawang dengan luas secara akumulatif tidak lebih dari 1 Hektare. Kemudian sawah petani memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp.27.000 sampai dengan Rp.82.000.

Baca: Segini Penghasilan Jomblo dan Sudah Kawin yang Dikenai Pajak

"Kebijakan ini memang kita tujukan kepada petani Karawang yang benar-benar perlu dibantu. Tujuannya agar lahan sawah tidak dialihfungsikan sehingga dapat menjaga Karawang sebagai lumbung padi," kata Cellica, dikutip dari Sindonews.com, Rabu (7/6/2022).

Menurut Cellica kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang diantaranya bertujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian.

NIK jadi NPWP, Ini Batas Penghasilan yang Tak Dikenai PajakPihaknya mengatakan, untuk mendapatkan program pajak gratis ini petani pemilik sawah mengajukan permohonan disampaikan yang langsung ke kantor Bapenda Karawang.Itu bisa dilakukan baik secara mandiri maupun kolektif oleh koordinator PBB di masing-masing kecamatan setempat."Hubungi kantor kecamatan di wilayah masing-masing kemudian ajukan ke kantor Bapenda," katanya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Sindonews.com